Ancaman PHK kini menghantui segenap berbagai sektor riil. Baik di pusat maupun di daerah.Mensikapi situasi krisis global dan proyeksi implikasinya terhadap kinerja perekonomian nasional, Pemerintahan SBY - JK segera meresponnya. Adalah hantu bangkrutnya sektor riil dan gelombang PHK massal yang mutlak harus diselesaikan. Karenanya, pertemuan dan dialog intensif di kalangan kabinet. Termasuk rapat kabinet dengan melibatkan berbagai tokoh, akedemisi maupun praktisi dunia usaha segera digelar. Berbagai langkah dan kebijakan terkait dengan aspek fiskal, perbankan dan ekspor dikonsolidasikan guna mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi akibat krisis.

Selain menetapkan berbagai kebijakan yang bersifat insentif fiskal bagi penyelamatan sektor riil dan pelonggaran likuiditas melaluui kebijakan perbankan, Presiden SBY juga menginstruksikan kepada setiap Menteri di jajaran kabinetnya untuk segera melakukan upaya-upaya yang bisa membantu sekaligus menyelamatkan sektor-sektor usaha di lingkup departemennya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah akan segera mengaktifkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, irigasi, pelabuhan, atau bandar udara. Selain bersifat padat karya, pengadaan berbagai infrastruktur tersebut diyakini akan membantu meningkatkan kinerja berbagai sektor usaha. Karena itu, melalui tujuh agenda ekonomi prioritas 2009, Pemerintah optimis akan mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja.

Ketujuh agenda ekonomi prioritas tersebut meliputi membatasi pengangguran, mengelola inflasi, menjaga sektor riil melalui kebijakan deregulasi dan insentif fiskal, mempertahankan daya beli masyarakat, melindungi masyarakat miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta menjaga momentum pertumbuhan di atas 4,5 %. Proyeksi Pemerintah, semua subsektor masih akan bertumbuh positip tahun 2009 ini, kecuali subsektor kehutanan yang diperkirakan akan tumbuh minus 2,5 %.

PHK massal memang menjadi musuh utama setiap pemerintahan dimanapun di dunia. Tidak terbantahkan bahwa persoalan pengangguran merupakan problema yang akan menimbulkan kompleksitas berupa ancaman instabilitas politik dan gangguan keamanan. Selain mengantisipasi membengkaknya angka pengangguran domestik yang timbul sebagai akibat ambruknya sektor riil, Pemerintah juga sangat mempertimbangkan keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara yang kini juga tengah melakukan rasionalisasi pekerja sehubungan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi mereka. Tak kurang dari Korea dan Jepang yang telah memberikan sinyal untuk memulangkan TKI ke Indonesia. Hal ini sangat penting untuk diantisipasi mengingat jumlah TKI di luar negeri tidak sedikit.

Menyadari krusialnya kondisi, dunia usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia sigap mengantisipasinya. Bahkan, Ketua Umum Kadin Indoensia sendiri telah menyatakan komitmennya untuk meminimalisir PHK massal. Menurutnya, Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan bekerja sama untuk menekan jumlah PHK pada tahun 2009.

“Kita coba menanggulangi PHK, yang jelas dengan mendorong usaha padat karya. Setidaknya kita berusaha untuk dapat menekan 50 persen jumlah PHK di kuartal pertama 2009 nanti,” kata M.S. Hidayat, setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2009-2014 pada Munas Kadin, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Hal senada juga diungkapkan oleh Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang ada untuk meminimalkan dampak PHK massal. Menurutnya, di tahun 2009 ini hitungan paling kasar, PHK akan menimpa setidaknya 1,5 juta pekerja disebabkan karena bangkrutnya berbagai sektor riil. Berbeda dengan kalangan pengusaha yang cenderung pesimis, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzettta, menyatakan bahwa PHK tahun 2009 hanya akan mencapai angka 200 ribu pekerja. “Dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5 % menjadi 4,5 %, dimana diasumsikan setiap pertumbuhan 1 % dapat menyerap 400 ribu pekerja, maka diperkirakan akan terjadi penurunan jumlah pekerja sebanyak 200 ribu orang” ungkap Paskah yang juga menjabat sebagai Ketua Bappenas dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI (5/2) terkait APBN 2009. Foto M.S.Hidayat dan Sofyan Wanandi dan Paskah Suzetta.

Pentingnya mencegah terjadinya PHK massal juga diamini oleh Sudradjad DP, Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI). “Sektor kehutanan, utamanya industri kehutanan di hilir sebagai salah satu sektor usaha padat karya dan berada di lokasi perkotaan sangat penting menjadi katup penyelamat krisis sebagaimana terjadi pada saat krisis moneter 1997″.

“Persoalannya, “krisis sepuluh tahun lalu sangat berbeda dengan krisis hari ini. Krisis global yang terjadi dewasa ini telah mengguncang langsung di kawasan episentrum ekonomi dunia, yaitu Amerika. Dampak kredit macet perumahan kelas dua di Amerika telah menyebabkan bangkrutnya banyak perusahaan kelas dunia -antara lain Lehman Brothers- yang selama ini menjadi ikon kapitalisme” sambung pengusaha hutan yang telah menekuni bisnis kehutanan selama 40 tahun tersebut.

Tantangan dan Kendala

Jelas, membendung ancaman gelombang PHK massal kehutanan bukan perkara mudah. Persoalannya, sektor pengelolaan “emas hijau” tersebut diatas terus mengalami tantangan dan kendala dalam mempertahankan kinerjanya. Sektor kehutanan, yang secara konseptual sebenarnya memiliki berbagai keunggulan komparatif karena bersifat terbaharukan, ramah lingkungan, tidak dapat digantikan oleh produk sintetis, serta memiliki input impor yang sangat kecil bahkan nol, dewasa ini justru terus menghadapi berbagai permasalahan yang kian berat dan kompleks.

“Sejalan dengan makin menurunnya kinerja pengusahaan hutan di hulu yang merupakan sumber pasokan bahan baku industri kehutanan, maka industri pengolahan kayu di hilir -khususnya sawmill dan moulding- juga terus mengalami tekanan ” ungkap Soewarni, Ketua Umum ISWA prihatin. Hal itu seakan-akan kian memperkuat stigma buruk yang selama ini berkembang kuat di berbagai kalangan bahwa industri kehutanan adalah sun set industries.

Tentu saja sungguh sangat paradoks, mengingat kelimpahan hutan sebagai sumber bahan baku mestinya menghasilkan sebuah comparative advantage yang optimal. Faktanya, keberadaan industri kayu lapis -sebagai contoh- yang seharusnya merupakan salah satu asset nasional yang patut dijaga, namun dari hari ke hari satu per satu keberadaannya justru mengalami kebangkrutan, sehingga harus berhenti beroperasi. “Saat ini, tercatat dari 129 industri yang menjadi anggota APKINDO, hanya tersisa 64 industri yang operasional, itupun hanya 28% yang berproduksi secara nomal, sedangkan sisanya secara bergantian berproduksi tidak normal alias on/off ….” sambung Abbas.

Mengikuti jejak saudara kandungnya di kilang penggergajian dan kayu lapis, industri meubel yang kini identik dengan industri kreatif karena sangat dipengaruhi kreativitas dan inovasi orisinil produk-produknya juga tak kalah terjerembab. Halitu tercermin dari indikasi menurunnya kinerja ekspor pada triwulan pertama 2009.

“Harus ada upaya serius mengingat industri meubel dan kerajinan dari hulu hingga hilir bisa menyerap 11 juta pekerja dengan keluarganya” ungkap Ambar. Angka itu jelas belum mempertimbangkan pekerja di industri kayu lapis, kilang penggergajian serta pulp dan kertas. Paling tidak, hitungan Data MPI menyebutkan sekitar 20 juta orang bergantung nasibnya terhadap sektor riil kehutanan. Kalau memperhitungkan masyarakat desa hutan, angka itu bisa kian membengkak. Karena itu, bila Pemerintah main-main dengan sektor riil kehutanan, bencana PHK yang selama ini menjadi mimpi buruk setiap rezim pemerintahan akan menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas. Apalagi tahun ini akan ada hajatan politik lima tahunan (baca: Pemilu 2009). Ibarat rumah pasir, prestasi pemerintah yang selama ini telah “diklaim” berhasil bisa roboh hanya karena terkena hantaman ombak, yang tak lain dari krisis global itu sendiri.

“Karena itu, bila Pemerintah main-main dengan sektor riil kehutanan, bencana PHK yang selama ini menjadi mimpi buruk setiap rezim pemerintahan akan menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas. Apalagi tahun ini akan ada hajatan politik lima tahunan, yakni Pemilu 2009″

Tak mau ketinggalan, komoditas industri pulp dan kertas yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi ikon dan primadona baru sektor kehutanan pun tak luput dari terjangan badai krisis global. Selain harganya anjlok sampai titik terendah, permintaan dunia juga merosot tajam. “Sangat ironis. Tatkala harga pulp sedang mencapai kondisi terbaiknya, kinerja produksi dalam negeri justru terganggu selama 2 tahun karena kasus Riau” ungkap H.M. Mansyur, Ketua Umum APKI. “Situasi tersebut diperburuk dengan beberapa kebijakan Pemerintah yang justru mengurangi daya saing produk kertas nasional, antara lain melalui penetapan kebijakan verifikasi impor kertas bekas oleh surveyor Indonesia yang biayanya jauh lebih mahal dari surveyor negara pengekspor” sambungnya.

Dampak lanjutan dari kondisional tersebut tentu saja selain menyebabkan penurunan kinerja ekspor, juga ancaman gelombang PHK massal tinggal menunggu pemicu saja. Sebagaimana daftar tunggu PHK massal industri bubur kertas dan hutan tanaman industri di Propinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang telah mencapai angka ribuan. Sementara sisanya siap menyusul karena kini statusnya telah dirumahkan.

Maka, komoditas - komoditas lain di kehutanan yang sedang digenjot untuk mendongkrak ekspor, penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja juga harus menghadapi situasi menyedihkan. Layu sebelum berkembang, demikianlah ungkapan yang paling tepat untuk mengilustrasikan kondisi komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Perdagangan karbon yang melesat dan menarik banyak pihak untuk berkecimpung didalamnya sejak hiruk pikuk COP 13 di Bali, Desember tahun lalu, juga tiba-tiba menghilang.

Tentu saja Pemerintah (baca : Departemen Kehutanan) tidak tinggal diam. Menyadari berat dan kompleksnya problema yang dihadapi sektor kehutanan, Menteri Kehutanan M.S.Kaban segera mengambil keputusan - keputusan strategis. Salah satunya adalah melalui perombakan kabinetnya. (baca : pejabat eselon satu Departemen Kehutanan). Secara lugas, Kaban dengan berani melakukan rotasi, mutasi dan promosi di beberapa pos strategis di lingkup Departemen Kehutanan. Harapannya satu, target gerbong revitalisasi sektor kehutanan yang bermuara pada upaya penyelamatan sektor kehutanan dan penyerapan tenaga kerja -yang selama ini disinyalir macet- dapat segera bergerak. Intinya, diharapkan akan lahir terobosan-terobosan baru dan konkrit guna meredam krisis dan ancaman PHK massal yang kini melanda sektor riil, tak terkecuali di sektor kehutanan.